RedaksiBali.com – Kebijakan potongan gaji sebesar 3 persen untuk program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Indonesia telah menarik perhatian media asing, termasuk Channel News Asia (CNA). Kebijakan ini tidak hanya mempengaruhi pekerja lokal tetapi juga pekerja asing di Indonesia. CNA menyebut kebijakan ini sebagai langkah tiba-tiba dari pemerintah yang memicu banyak kritik. Sejarah dan Implementasi […]
Tag: kebijakan pemerintah
Yenny Wahid Kebijakan Potong Gaji 3 Persen untuk Tapera: 285 Tahun Baru dapat Rumah
RedaksiBali.com – Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan potongan gaji sebesar 3 persen untuk program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang mulai menuai berbagai kritik dan penolakan dari berbagai pihak. Salah satu suara yang paling vokal adalah Yenny Wahid, putri dari mantan Presiden ke-4 Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Yenny menilai kebijakan ini tidak realistis dan […]
KSPSI Minta Kaji Ulang Iuran Tapera yang Memotong Gaji: Beban Berat bagi Buruh
RedaksiBali.com – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyatakan keprihatinannya terhadap kebijakan pemotongan gaji pekerja swasta dan pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 3 persen untuk Iuran Tapera. Menurut Andi Gani, kebijakan ini perlu dikaji ulang karena sangat memberatkan, terutama bagi buruh. Keprihatinan KSPSI terhadap Kebijakan TaperaAndi Gani menyoroti bahwa pemotongan […]
Sah! Kendaraan yang Diizinkan Menggunakan BBM Pertalite di SPBU Pertamina Seluruh Indonesia pada Tahun 2024
Mobil dan Motor yang Diperbolehkan Mengisi BBM Pertalite di SPBU Pertamina pada Tahun 2024 RedaksiBali.com – Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah menyusun daftar kendaraan yang dilarang mengisi BBM Pertalite di SPBU Pertamina seluruh Indonesia pada tahun 2024. Daftar ini mencakup berbagai jenis kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis untuk menggunakan BBM Pertalite. […]
Insentif PPN DTP untuk Pembelian Rumah: Rincian dan Perbedaan dengan Periode Sebelumnya
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan bahwa insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah akan dimulai per November 2023 hingga akhir 2024. Kebijakan tersebut hanya berlaku untuk pembelian rumah komersial dengan harga unit di bawah 2 miliar rupiah. Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan menanggung 100% PPN pembelian rumah pada November 2023–Juni […]