RedaksiBali.com – Pada Mei 2024, Israel mengajukan permohonan kepada Amerika Serikat untuk menghentikan pendanaan ke PBB dan institusi-institusinya. Permintaan ini muncul sebagai respons terhadap rancangan resolusi Majelis Umum PBB yang akan mengakui Palestina sebagai anggota penuh PBB. Dalam pernyataannya, Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, menyatakan bahwa pengakuan tersebut bertentangan dengan Piagam PBB.
Resolusi yang diusulkan akan menjadi survei global tentang dukungan terhadap upaya Palestina dan direncanakan untuk diputuskan pada 10 Mei 2024. Jika disetujui, resolusi tersebut akan merekomendasikan agar Dewan Keamanan PBB mempertimbangkan kembali masalah ini.
Namun, sebelumnya, AS telah memveto permohonan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB. Menurut hukum AS, Washington tidak dapat mendanai badan PBB mana pun yang memberikan keanggotaan penuh kepada kelompok yang tidak diakui secara internasional sebagai sebuah negara.
Di tengah ketegangan ini, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyerukan agar serangan darat ke Rafah dihentikan dan mendorong Israel dan Hamas untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Namun, meskipun Hamas telah menerima proposal kesepakatan yang dimediasi oleh Qatar dan Mesir, Israel menganggap bahwa kesepakatan tersebut tidak memenuhi syarat yang mereka ajukan.
“Kesempatan ini tidak dapat dilewatkan dan invasi darat di Rafah tidak dapat ditoleransi karena konsekuensinya yang menghancurkan pada kemanusiaan dan karena berdampak merusak stabilitas di kawasan,” kata Guterres saat bertemu Presiden Italia Sergio Mattarella di New York. Hamas mengatakan mereka sudah menerima proposal kesepakatan yang dimediasi Qatar dan Mesir. Namun, Israel mengatakan kesepakatan tidak memenuhi tuntutan syarat. Kabinet perang Israel juga mengumumkan militer Zionis terus melanjutkan serangan ke Rafah “untuk memberikan tekanan militer kepada Hamas.”
Sementara itu, Kabinet perang Israel menyatakan bahwa serangan ke Rafah akan terus berlanjut untuk memberikan tekanan militer kepada Hamas. Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, memperingatkan bahwa tindakan Israel membahayakan kesepakatan dengan mengebom Rafah.