RedaksiBali.com – Ketika Prabowo Subianto, bersama dengan calon wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka, muncul sebagai unggulan dalam pemilihan presiden Indonesia, sorotan internasional tertuju pada respons negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat (AS). Meskipun AS sebelumnya mencekal Prabowo akibat catatan buruknya dalam isu Hak Asasi Manusia (HAM), sekarang mereka menyatakan kesiapan untuk bekerja sama jika Prabowo resmi terpilih.
Respons AS terhadap Kemenangan Prabowo
Dalam konferensi pers di Gedung Putih, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, menyatakan bahwa Presiden AS Joe Biden bersedia bekerja sama dengan Prabowo Subianto jika dia terpilih sebagai presiden. Meskipun sejumlah negara telah memberikan ucapan selamat kepada pasangan Prabowo-Gibran, Gedung Putih belum mengeluarkan pernyataan resmi.
Implikasi Kerja Sama Antara AS dan Prabowo
Kirby menekankan kesiapan AS untuk memperkuat kerja sama strategis dengan pemerintahan yang baru di Indonesia. Dia juga menyoroti hubungan kerja sama yang baik antara AS dan Prabowo saat dia menjabat sebagai menteri pertahanan. Kerja sama ini diharapkan dapat dilanjutkan jika Prabowo terpilih sebagai presiden.
Catatan Buruk Prabowo dalam Isu HAM
Sebelumnya, AS telah mencekal Prabowo pasca-reformasi karena rekam jejaknya yang buruk dalam isu HAM. Prabowo pernah terlibat dalam tuduhan penculikan dan penyiksaan aktivis pro-demokrasi pada tahun 1998. Meskipun demikian, Prabowo menerima kenaikan pangkat menjadi Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan pada bulan Februari, yang menuai kritik tajam dari para aktivis HAM.
Rekonsiliasi dan Tantangan Masa Depan
Kesiapan AS untuk bekerja sama dengan Prabowo menandai sebuah langkah menuju rekonsiliasi antara dua negara. Namun, tantangan besar masih menanti, terutama terkait dengan catatan buruk Prabowo dalam isu HAM dan dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia.
Kesimpulan
Kesediaan AS untuk bekerja sama dengan Prabowo jika terpilih sebagai presiden Indonesia menandai sebuah perubahan dalam hubungan antara kedua negara. Rekonsiliasi ini menghadirkan harapan baru, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang integritas demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia.